Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden mengejutkan publik pekan ini. Isu ini mencuat sejak 10 November 2026. Banyak pihak menanti kepastian resminya. Sejumlah tokoh politik ikut bersuara. Artikel ini merangkum kronologi peristiwa tersebut. Pembaca juga dapat memahami latar belakangnya. Proses konstitusional selanjutnya turut dibahas. Informasi disusun dari pemberitaan hingga 12 November 2026. Kronologi Kabar Pengunduran Diri Peristiwa ini bergulir cepat dalam dua hari. Berikut urutan kejadian yang dilaporkan media. Pertemuan dengan Presiden Prabowo Pada Selasa pagi, 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur. Konfirmasi dan Surat Pengunduran Diri Pada Rabu, 11 November, Ketua Umum Projo Budi Arie membenarkan kabar itu. Surat pengunduran diri dikabarkan diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima maupun melihat surat tersebut. Latar Belakang di Balik Keputusan Gibran Keputusan ini tidak muncul begitu saja. Ada tekanan hukum dan politik yang menyertainya. Polemik Dokumen Pendidikan Menurut Mensesneg, niat mundur muncul di tengah dinamika hukum. Dinamika itu terjadi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Isu utamanya berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Sebagian pihak menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jejak Pencalonan 2024 Pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 sempat memicu perdebatan panjang. Perdebatan itu berkaitan dengan putusan MK soal syarat usia calon. Kini polemik syarat pendidikan kembali menyoroti pencalonannya. Desakan dari Politisi dan Pakar Pakar hukum tata negara Denny Indrayana sudah meminta Gibran mundur sejak Agustus 2026. Ketua Fraksi PAN di MPR, Syarifuddin Sudding, menyarankan hal serupa setelah putusan kasasi Mahkamah Agung. PDIP mendorong DPR bertindak jika Gibran tidak mundur. Proses Konstitusional yang Masih Berjalan Kabar pengunduran diri belum otomatis mengakhiri proses politik. Sejumlah tahapan masih menunggu. Rapat Paripurna dan Usulan HMP Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan itu menjadi bagian dari proses pemakzulan. Rapat paripurna DPR dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026. PKS menegaskan proses itu tetap berjalan hingga MPR menyatakan pengunduran diri resmi. Peran MPR dan Perdebatan Prosedur Politikus PDIP Sumut menilai surat pengunduran diri seharusnya ditujukan kepada MPR. Menurut mereka, menyerahkannya kepada Presiden tidak sah secara konstitusional. Muzani menyatakan MPR belum dapat mengambil keputusan. Gibran juga dikabarkan akan mendatangi MPR pada Kamis. Tuntutan Agar Proses Tuntas Aliansi AKSI meminta Gibran tidak mundur sebelum proses HMP tuntas. Mereka menilai pembahasan di parlemen harus selesai lebih dulu. Hak Keuangan Setelah Mundur Isu lain yang ikut ramai adalah hak keuangan setelah mundur. Aturannya sudah tertuang dalam undang-undang. Media melaporkan Gibran tetap menerima tunjangan dan biaya rumah tangga. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut mengatur hak keuangan presiden dan wakil presiden serta bekas pejabat tersebut. Menanti Kepastian Resmi Kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden masih menunggu kepastian resmi. Pernyataan para tokoh dan surat yang beredar belum menjadi akhir proses. MPR memegang peran penting pada tahap berikutnya. Publik perlu mengikuti perkembangan dari sumber resmi. Hindari menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Situasi masih bisa berubah dalam beberapa hari ke depan.