Malaysia bawa masalah kabut asap ke ASEAN karena kualitas udaranya kembali memburuk. Asap itu berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pemerintah Malaysia ingin isu ini dibahas serius di tingkat regional. Langkah ini muncul setelah sekolah ditutup di Johor dan sejumlah wilayah lain. Kabut asap juga mengganggu kesehatan warga dan jadwal penerbangan. Persoalan lintas batas ini pun kembali menjadi sorotan kawasan Asia Tenggara. Banyak pihak menunggu hasil pembahasan tersebut. Alasan Malaysia Membawa Isu Ini ke Forum Regional Kabut asap bukan masalah satu negara saja. Dampaknya terasa sampai ke negara tetangga. Karena itu, Malaysia memilih jalur kerja sama regional. Pemerintah menilai upaya sendiri belum cukup menjaga udara tetap bersih. Kerja sama dengan negara tetangga dianggap lebih efektif. Udara Memburuk dan Sekolah Ditutup Kualitas udara Malaysia anjlok sejak awal Oktober 2026. Pemangku Sultan Johor meliburkan sekolah pada 8 dan 9 Oktober. Sekolah di Kuala Lumpur ikut ditutup pada Jumat. Malaysia juga menambah pembenihan awan untuk memancing hujan. Warga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan. Komunikasi Langsung dengan Indonesia Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Indonesia setuju mengambil langkah yang diperlukan. Menteri luar negeri dan menteri lingkungan hidup Malaysia juga menghubungi mitranya. Setelah itu, Malaysia meminta Sekretariat ASEAN menggelar pertemuan khusus. Sarawak Terdampak Sejak Agustus Kabut asap sudah memburuk sejak Agustus 2026. Sarawak menutup 591 sekolah dan meliburkan 197.323 siswa. Saat itu, Malaysia menyatakan akan menempuh jalur diplomatik. Persoalan pun terus berulang hingga Oktober. Isu Ini Masuk Agenda Pertemuan Menteri ASEAN Malaysia menyiapkan pembahasan ini sebelum KTT ASEAN ke-49 di Manila pada November. Filipina juga menyatakan kabut asap masuk agenda pertemuan para menteri. Dukungan tuan rumah itu memperkuat posisi Malaysia. Pembahasan diharapkan menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. Usulan Gugus Tugas Regional Anggota parlemen Malaysia, Lim Guan Eng, mengusulkan gugus tugas permanen. Tim itu melibatkan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Anggotanya termasuk regu penyelamat yang siap bergerak saat api muncul. Usulan ini disampaikan di Dewan Rakyat pada 15 Oktober. Wacana Tuntutan Kompensasi Sebagian anggota parlemen Malaysia juga menyinggung peluang tuntutan kompensasi. Mereka meminta pemerintah menelaah mekanisme hukum internasional. Wacana itu muncul jika Indonesia menolak gugus tugas tersebut. Namun, pemerintah masih berfokus pada diplomasi lewat ASEAN. Tantangan Penegakan Perjanjian Kabut Asap ASEAN ASEAN sebenarnya sudah punya perjanjian soal kabut asap lintas batas. Namun, penerapannya masih menuai kritik. Para pakar menilai penegakan dan akuntabilitas perlu diperkuat. Tanpa itu, perjanjian hanya menjadi dokumen di atas kertas. Target Bebas Asap 2030 Terancam ASEAN menargetkan kawasan bebas kabut asap pada 2030. Pakar menilai target itu sulit tercapai tanpa penegakan yang kuat. Sampai kini, belum ada perusahaan yang berhasil dituntut negara ASEAN lain. Kondisi ini membuat kasus berulang setiap tahun. Dampak Kesehatan dan Transportasi Dampak kabut asap juga terasa di dalam negeri. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 52.483 kasus ISPA pada September 2026. Angka itu naik 11,62 persen dibanding Agustus. Penerbangan di Palembang dan Ambon juga terganggu. Seruan Akuntabilitas dari Kalangan Pakar Lembaga riset Malaysia, Sunway Centre for Planetary Health, menerbitkan kajian kebijakan. Kajian itu meminta ASEAN lebih bertanggung jawab. Seorang ilmuwan Landscape Alliance menyarankan prosedur tanggap darurat bersama. Menurutnya, langkah itu penting selama periode El Nino. Malaysia bawa masalah kabut asap ke ASEAN karena penanganan sendiri terbukti belum cukup. Kerja sama regional perlu bergerak lebih cepat dan tegas. Indonesia sebagai sumber api juga berkepentingan memadamkan titik api lebih dini. Pertemuan di Manila menjadi ujian bagi komitmen bersama. Warga kawasan menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji. Udara bersih adalah hak semua warga ASEAN. Karena itu, kerja sama yang kuat harus segera diwujudkan. Semua pihak berharap udara bersih segera kembali ke kawasan.