Wacana Pilkada dipilih DPRD kembali mencuat di tengah dinamika politik Indonesia. Ide untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menganggap sistem ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya politik yang membengkak, sementara yang lain menilainya sebagai langkah mundur dari prinsip demokrasi langsung yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Perdebatan mengenai Pilkada dipilih DPRD bukan hal baru dalam sejarah perpolitikan nasional. Sebelum tahun 2005, Indonesia memang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, sistem tersebut dinilai rentan terhadap praktik politik uang dan kurang mencerminkan aspirasi rakyat secara langsung. Kini, ketika wacana ini kembali muncul, penting untuk mengkaji secara mendalam dampak dan konsekuensinya bagi masa