Presiden Prabowo baru-baru ini memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, ke Istana Negara. Pemanggilan ini diduga terkait dengan kebijakan PPATK yang blokir rekening nasabah, termasuk di antaranya pelaku usaha kecil dan masyarakat umum yang tidak memiliki catatan kriminal. Isu ini memicu sorotan luas dari publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang menjadi perhatian Presiden? Latar Belakang Pemblokiran Rekening PPATK adalah lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menghentikan sementara transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam beberapa bulan terakhir, PPATK disebut telah blokir rekening nasabah yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal, seperti penipuan online, investasi