SKB Tujuh Menteri tentang pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital serta kecerdasan artifisial (AI) membuka arah baru bagi pendidikan Indonesia. Pada 12 Maret 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan dukungan resmi terhadap kebijakan yang mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal tersebut. Bagi sekolah, kebijakan ini bukan semata ajakan memakai aplikasi baru. Yang lebih penting adalah memastikan teknologi dipakai untuk memperkuat pembelajaran, tanpa mengurangi tanggung jawab manusia di dalamnya.

Di tengah hadirnya coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun pelajaran 2025/2026 untuk SD kelas 5, SMP, dan SMA, peran guru justru menjadi makin menentukan. Guru tidak cukup hanya bisa membuka platform AI atau meminta siswa membuat jawaban dengan chatbot. Guru perlu mampu mengarahkan penggunaan, memeriksa hasil, melindungi data, menjaga keadilan, serta mempertahankan proses belajar yang bermakna. Inilah alasan mengapa penguatan peran guru setelah SKB Tujuh Menteri perlu dipahami sebagai agenda pengelolaan AI di sekolah.

SKB Tujuh Menteri memberi arah, sekolah perlu menerjemahkannya

Dukungan Kemendikdasmen terhadap SKB Tujuh Menteri menunjukkan bahwa teknologi digital dan AI diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, bukan sekadar tren sesaat. Ruang lingkupnya yang meliputi pendidikan formal, nonformal, dan informal juga penting. Anak belajar dari sekolah, keluarga, komunitas, internet, dan berbagai aplikasi digital; karena itu, literasi AI tidak dapat hanya dibebankan kepada satu mata pelajaran atau satu guru.

Namun, kebijakan di tingkat nasional baru akan berdampak bila diterjemahkan menjadi praktik yang jelas di sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua memerlukan pemahaman yang sama tentang tujuan penggunaan AI. Tanpa kesepahaman, AI berisiko dipakai sekadar untuk mengejar kecepatan menghasilkan tugas, sementara proses berpikir, diskusi, dan pembinaan karakter justru terlewat.

Dari “boleh memakai” menjadi “mampu mengelola”

Mengelola AI berarti guru mengambil keputusan profesional sebelum, saat, dan setelah alat digunakan. Sebelum penggunaan, guru menentukan tujuan belajar dan batas yang aman. Saat penggunaan, guru mengawasi proses serta membantu siswa menyusun pertanyaan yang relevan. Setelahnya, guru memeriksa ketepatan hasil, mengajak siswa merefleksikan proses, dan menilai pemahaman yang benar-benar dimiliki siswa.

Pergeseran ini perlu dipahami secara realistis. AI dapat membantu menyusun ide awal, merangkum bahan, atau membuat variasi latihan. Akan tetapi, AI tidak otomatis memahami konteks kelas, kebutuhan emosional siswa, kesenjangan akses perangkat, budaya sekolah, maupun tujuan pendidikan yang lebih luas. Pertimbangan tersebut tetap membutuhkan guru yang hadir dan mengenal muridnya.

• Tujuan pembelajaran tetap menjadi titik awal: AI dipilih karena membantu tujuan belajar, bukan karena sedang populer.
• Guru tetap memegang keputusan: keluaran AI adalah bahan pertimbangan, bukan putusan akhir tentang nilai, kemampuan, atau kebutuhan siswa.
• Siswa perlu dibimbing menjadi pengguna kritis: mereka perlu belajar bertanya, memeriksa, membandingkan, dan menyebutkan batas bantuan AI.
• Sekolah perlu menjaga keadilan: penerapan AI harus mempertimbangkan perbedaan akses dan kesiapan antar siswa.

Dalam konteks ini, penguatan guru bukan berarti semua guru harus segera menjadi ahli teknis atau pemrogram. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kemampuan pedagogis dan etis untuk menempatkan AI secara tepat. Guru mata pelajaran apa pun dapat memulai dari pertanyaan sederhana: aktivitas mana yang terbantu oleh AI, aktivitas mana yang harus tetap dilakukan siswa secara mandiri, dan bagaimana saya mengetahui bahwa mereka benar-benar belajar?

Pelajaran coding dan AI memerlukan guru sebagai pembimbing proses

Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebut coding dan Artificial Intelligence telah menjadi mata pelajaran pilihan mulai SD kelas 5, SMP, dan SMA pada tahun pelajaran 2025/2026. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada sekolah dan peserta didik untuk mengenal cara kerja teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, pembelajaran coding dan AI tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat atau menghasilkan perintah untuk aplikasi.

Di SD, pembelajaran dapat menekankan pola pikir komputasional, logika, kreativitas, dan kebiasaan digital yang aman. Di SMP, siswa dapat lebih banyak berlatih memecah masalah, memahami data secara sederhana, serta mengenali bahwa sistem digital dapat memiliki keterbatasan. Di SMA, diskusi dapat berkembang pada penerapan, dampak sosial, etika, dan cara mengevaluasi keluaran AI dalam konteks yang lebih kompleks. Kedalaman pembelajaran tentu perlu disesuaikan dengan kesiapan sekolah, guru, dan siswa.

Jangan samakan kemampuan memakai dengan kemampuan memahami

Siswa mungkin dapat menghasilkan teks, gambar, kode, atau rangkuman melalui AI dalam waktu singkat. Itu belum membuktikan bahwa siswa memahami materi, mampu menjelaskan alasan, atau sanggup memperbaiki kesalahan. Karena itu, guru perlu merancang kegiatan yang tetap memperlihatkan jejak berpikir siswa.

Contohnya, setelah siswa memakai AI untuk mencari beberapa cara menyelesaikan persoalan, guru dapat meminta mereka memilih satu cara dan menjelaskan mengapa cara itu paling sesuai. Siswa juga dapat diminta menemukan bagian keluaran AI yang tidak tepat, terlalu umum, atau tidak relevan dengan konteks Indonesia. Praktik semacam ini mengubah AI dari mesin pemberi jawaban menjadi objek yang dapat diuji secara kritis.

1. Mulai dari masalah nyata. Guru menyajikan persoalan yang dekat dengan mata pelajaran atau kehidupan siswa, bukan langsung berfokus pada alatnya.
2. Tentukan peran AI secara terbatas. Misalnya untuk membuat daftar ide, merangkum bahan awal, atau menawarkan alternatif langkah.
3. Wajibkan verifikasi. Siswa membandingkan keluaran AI dengan buku, materi guru, sumber yang dapat dipercaya, atau hasil pengamatan.
4. Minta penjelasan manusia. Siswa mempresentasikan alasan, proses perbaikan, dan bagian mana dari hasil akhir yang merupakan pemikirannya sendiri.
5. Nilai proses sekaligus produk. Penilaian tidak hanya melihat jawaban akhir, melainkan juga ketelitian, argumentasi, dan kemampuan merevisi.

Guru juga perlu menghindari anggapan bahwa semua pelajaran harus menggunakan AI. Ada kegiatan yang justru lebih kuat bila dilakukan melalui membaca mendalam, eksperimen, diskusi tatap muka, menulis draf awal secara mandiri, atau observasi lapangan. Penggunaan AI yang baik bersifat proporsional: dipakai ketika memang memberi nilai tambah, dan tidak dipaksakan ketika dapat mengganggu tujuan belajar.

Perangkat bertambah, kapasitas manusia tetap menjadi penentu

Kemendikdasmen menyebut lebih dari 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) telah didistribusikan untuk mendukung pembelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ketersediaan perangkat ini dapat membuka peluang pembelajaran yang lebih visual, kolaboratif, dan interaktif. Guru dapat menampilkan simulasi, mengulas contoh keluaran AI bersama kelas, atau memfasilitasi kerja kelompok dengan bahan digital.

Meski demikian, perangkat bukan jaminan terjadinya pembelajaran berkualitas. IFP dapat hanya menjadi layar besar apabila guru belum memiliki rancangan aktivitas yang jelas. Sebaliknya, guru yang terampil merancang pertanyaan, memberi umpan balik, dan membangun diskusi dapat menciptakan pembelajaran bermakna bahkan ketika teknologi yang tersedia terbatas.

Pengadaan teknologi perlu berjalan bersama penguatan kapasitas guru, aturan penggunaan yang jelas, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pendidikan, alat mendukung proses; alat tidak menggantikan pertimbangan profesional guru.

Langkah operasional yang dapat dilakukan sekolah

Sekolah tidak perlu menunggu sistem yang sempurna untuk mulai membangun tata kelola AI. Langkah awal dapat dibuat sederhana, bertahap, dan sesuai sumber daya. Yang penting, pimpinan sekolah tidak menyerahkan seluruh beban adaptasi kepada guru secara individual.

• Membentuk tim kecil yang melibatkan pimpinan sekolah, beberapa guru, dan bila diperlukan tenaga yang menangani teknologi untuk memetakan kebutuhan.
• Menyusun aturan internal yang mudah dipahami tentang kapan AI boleh digunakan, jenis tugas yang perlu deklarasi penggunaan AI, serta larangan memasukkan data pribadi atau informasi sensitif ke layanan yang tidak disetujui.
• Membuat contoh kegiatan pembelajaran dari guru untuk guru, agar praktik baik dapat dilihat, diuji, dan diperbaiki bersama.
• Mengadakan forum berbagi singkat secara berkala, termasuk untuk membahas kesalahan keluaran AI dan masalah yang muncul di kelas.
• Mengevaluasi dampak penggunaan berdasarkan pengalaman belajar siswa, bukan hanya berdasarkan seberapa sering perangkat atau aplikasi dipakai.

Bagi sekolah di Jakarta maupun daerah lain, variasi fasilitas dan konektivitas perlu diperhitungkan. Pilihan pembelajaran sebaiknya tidak menghukum siswa yang akses perangkat atau internetnya terbatas. Guru dapat menyiapkan opsi kerja kelompok di kelas, bahan cetak, atau aktivitas tanpa akun pribadi, sehingga AI tidak memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

Kerangka UNESCO: kompetensi AI guru bukan hanya keterampilan aplikasi

UNESCO melalui AI competency framework for teachers yang diterbitkan pada 8 Agustus 2024 menegaskan bahwa AI mengubah relasi guru-siswa menjadi relasi guru-AI-siswa. Perubahan ini penting karena kehadiran AI memengaruhi cara materi disiapkan, bagaimana siswa mencari informasi, serta bagaimana bukti belajar dinilai. Maka, guru memerlukan kompetensi yang lebih luas daripada sekadar bisa mengoperasikan sebuah layanan.

Kerangka UNESCO merumuskan 15 kompetensi AI bagi guru dalam lima dimensi: human-centred mindset, etika AI, fondasi dan aplikasi AI, pedagogi AI, serta AI untuk pengembangan profesional. Kerangka ini juga menekankan tiga prinsip dasar, yaitu perlindungan hak guru, agensi manusia, dan keberlanjutan. Prinsip tersebut relevan bagi sekolah karena mengingatkan bahwa penggunaan AI harus tetap menghormati peran profesional guru dan dampak jangka panjangnya.

Lima dimensi yang dapat diterjemahkan di ruang kelas

Pertama, pola pikir berpusat pada manusia. Guru melihat AI sebagai sarana untuk membantu perkembangan manusia, bukan ukuran tunggal keberhasilan. Dalam praktiknya, guru tetap mempertimbangkan martabat siswa, hubungan sosial, kebutuhan khusus, dan tujuan pendidikan karakter ketika memilih teknologi.

Kedua, etika AI. Guru perlu memahami risiko bias, ketidakakuratan, privasi, keamanan data, hak cipta, dan dampak penggunaan yang tidak jujur. Pembahasan etika tidak harus selalu rumit. Guru dapat memulai dengan mengajak siswa bertanya: apakah informasi ini benar, apakah aman membagikan data ini, dan apakah saya dapat mempertanggungjawabkan cara saya menggunakan AI?

Ketiga, fondasi dan aplikasi AI. Guru perlu memiliki pemahaman dasar tentang kemampuan sekaligus keterbatasan AI. AI dapat menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan tetapi keliru. Karena itu, kecakapan pentingnya adalah memeriksa, membandingkan, dan tidak memperlakukan keluaran mesin sebagai fakta tanpa verifikasi.

Keempat, pedagogi AI. Di sini fokusnya adalah desain pembelajaran. Guru menentukan kapan AI mendukung eksplorasi, kapan siswa perlu bekerja mandiri, dan bagaimana kegiatan tetap mendorong nalar, kreativitas, kolaborasi, serta refleksi.

Kelima, AI untuk pengembangan profesional. AI dapat membantu guru merangkum topik, mencari gagasan pembelajaran, atau menyiapkan draf bahan ajar. Namun, guru tetap perlu menyunting materi agar akurat, sesuai kurikulum, cocok dengan konteks lokal, dan ramah bagi keragaman siswa.

UNESCO membagi penguasaan AI guru ke tiga level progresi: Acquire, Deepen, dan Create. Tahap Acquire dapat dipahami sebagai membangun pemahaman dasar dan penggunaan yang aman. Tahap Deepen berkaitan dengan penerapan yang lebih bermakna untuk memperdalam pembelajaran. Sementara Create mendorong guru mengembangkan praktik, solusi, atau inovasi yang sesuai kebutuhan pendidikan. Pembagian bertahap ini penting agar sekolah tidak menuntut semua guru mencapai kemampuan yang sama dalam waktu singkat.

Data OECD menunjukkan AI paling banyak membantu persiapan mengajar

Temuan OECD dalam TALIS 2024 memberi gambaran bahwa penggunaan AI oleh guru sudah nyata, tetapi bentuknya berbeda-beda antarnegara. OECD mencatat sekitar 75% guru di sistem pendidikan tertentu menggunakan AI, dengan Singapura dan Uni Emirat Arab berada di antara yang terdepan. Dalam laporan OECD 2026, Reimagining Teaching in an Accelerating World, generative AI bahkan disebut telah menjadi bagian dari realitas hidup pendidikan, bukan lagi eksperimen.

Pada 2024, sekitar sepertiga guru sudah menggunakan AI untuk bekerja, terutama dalam perencanaan pelajaran dan mempelajari topik yang diajarkan. Rinciannya, 68% guru pengguna AI menggunakannya untuk memahami dan merangkum topik, sedangkan 64% memakainya untuk membuat rencana pelajaran. Pola ini masuk akal: kedua kegiatan tersebut merupakan area yang memungkinkan guru tetap memeriksa dan menyunting hasil sebelum digunakan di kelas.

Area yang perlu lebih hati-hati: penilaian dan data siswa

Penggunaan AI jauh lebih rendah pada pekerjaan yang menyangkut keputusan sensitif. Menurut TALIS 2024, hanya 25% guru memakai AI untuk meninjau partisipasi atau kinerja siswa, dan 26% untuk menilai atau mengoreksi tugas. Temuan ini menunjukkan adopsi AI paling kuat masih berada pada tahap persiapan mengajar, bukan pada penilaian.

Hal tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi sekolah di Indonesia. Penilaian bukan sekadar memeriksa benar atau salah. Penilaian memengaruhi motivasi, kesempatan belajar, kebutuhan remedial, dan kadang komunikasi dengan orang tua. Karena itu, bila AI digunakan untuk membantu pekerjaan administratif atau memberi masukan awal, guru tetap perlu meninjau hasilnya dan memegang keputusan akhir.

• Relatif tepat untuk bantuan awal: membuat draf pertanyaan diskusi, merangkum konsep, menyusun variasi contoh, atau merancang ide aktivitas.
• Perlu verifikasi ketat: materi faktual, referensi, terjemahan, contoh soal, dan penjelasan konsep yang akan dibagikan kepada siswa.
• Memerlukan supervisi manusia yang kuat: umpan balik individual, telaah partisipasi, analisis hasil belajar, dan koreksi tugas.
• Jangan diserahkan begitu saja kepada AI: keputusan akhir mengenai nilai, perlakuan terhadap siswa, atau kesimpulan tentang kemampuan dan karakter siswa.

OECD juga mencatat 40% guru setuju AI membantu mendukung siswa secara individual, dan sekitar 50% setuju AI membantu membuat atau memperbaiki rencana pelajaran. Potensi ini patut dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa AI sudah mampu menggantikan personalisasi oleh guru. Dukungan individual yang sesungguhnya membutuhkan pemahaman terhadap situasi siswa, komunikasi dua arah, dan kepekaan yang tidak dapat disederhanakan menjadi keluaran otomatis.

Pelatihan berkelanjutan adalah perlindungan, bukan beban tambahan

Salah satu hambatan terbesar dalam perubahan teknologi adalah rasa kewalahan. OECD TALIS 2024 mencatat sekitar sepertiga guru yang belum menggunakan AI merasa kewalahan oleh perubahan ini. Kondisi tersebut tidak sepatutnya dijawab dengan tuntutan agar guru segera menguasai semua alat baru. Respons yang lebih adil adalah menyediakan pelatihan yang relevan, waktu belajar, pendampingan, dan ruang untuk mencoba tanpa takut dipermalukan saat melakukan kesalahan.

UNESCO juga menyoroti bahwa di banyak negara masih sedikit yang mendefinisikan kompetensi AI guru atau memiliki program nasional pelatihan AI. Kekosongan ini menjelaskan mengapa kebijakan teknologi harus diikuti pengembangan kapasitas yang sistematis. Pelatihan yang hanya mengenalkan fitur aplikasi dalam satu kali pertemuan berisiko tidak cukup, karena persoalan utama di kelas sering kali terkait desain tugas, etika, penilaian, dan pengawasan.

Ciri pelatihan yang berguna bagi guru

1. Berangkat dari kebutuhan mata pelajaran. Guru Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, seni, dan pendidikan vokasi dapat menghadapi kebutuhan yang berbeda.
2. Menggunakan kasus nyata sekolah. Misalnya, bagaimana menangani tugas yang diduga dibuat AI, bagaimana melindungi data siswa, atau bagaimana menyusun asesmen yang tetap autentik.
3. Mencakup praktik validasi. Guru perlu mengalami sendiri bahwa AI dapat memberi jawaban keliru, bias, atau tidak sesuai konteks.
4. Berlangsung bertahap. Tahap dasar dapat diikuti pendalaman dan komunitas praktik, sejalan dengan progresi Acquire, Deepen, dan Create dari UNESCO.
5. Menghargai otonomi profesional. Pelatihan memberi pilihan dan dukungan, bukan memaksa satu aplikasi untuk semua kelas.

OECD menilai pelatihan profesional tentang AI dapat menurunkan kebutuhan belajar guru. Di sekitar setengah sistem pendidikan, guru yang mengikuti pelatihan AI lebih kecil kemungkinannya melaporkan kebutuhan tinggi di bidang tersebut. Pesannya jelas: kesiapan tidak tumbuh hanya dari instruksi untuk beradaptasi, melainkan dari kesempatan belajar yang terstruktur.

Kepala sekolah berperan penting dalam menciptakan kondisi itu. Jadwal berbagi praktik, pengakuan terhadap guru yang mencoba dengan hati-hati, dan kebijakan yang tidak menjadikan AI sebagai ukuran kinerja semata dapat membangun rasa aman. Jika guru merasa didukung, mereka lebih mungkin menguji pendekatan baru secara kritis dan berbagi pembelajaran dengan rekan kerja.

Etika, validasi, dan transparansi harus menjadi kebiasaan sekolah

Pengelolaan AI yang bertanggung jawab tidak cukup dibangun melalui larangan umum. Sekolah memerlukan kebiasaan yang bisa dijalankan oleh guru dan siswa dalam kegiatan sehari-hari. UNESCO telah menerbitkan panduan khusus mengenai generative AI dalam pendidikan dan riset sebagai rujukan untuk mengambil keputusan penggunaan AI yang lebih aman dan terarah. Rujukan semacam ini dapat membantu sekolah menghindari dua sikap ekstrem: menerima AI tanpa kritik atau menolak seluruh kemungkinan manfaatnya.

Etika perlu dihubungkan dengan tindakan yang mudah dimengerti. Siswa perlu mengetahui bahwa AI dapat keliru, bahwa data pribadi tidak boleh sembarangan dimasukkan, dan bahwa bantuan AI dalam tugas perlu diperlakukan secara jujur sesuai arahan guru. Guru, di sisi lain, perlu memastikan bahwa materi dari AI tidak memuat informasi yang menyesatkan, diskriminatif, atau tidak sesuai usia peserta didik.

Rutinitas validasi sebelum hasil AI masuk ke kelas

• Periksa apakah jawaban atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konteks kurikulum.
• Bandingkan informasi penting dengan sumber yang dapat dipercaya, terutama untuk fakta, angka, konsep ilmiah, dan isu publik.
• Telaah bahasa, contoh, dan ilustrasi agar tidak mengandung bias, stereotip, atau konteks yang tidak relevan bagi siswa.
• Hapus atau hindari penggunaan data pribadi, identitas siswa, hasil asesmen individual, dan informasi sensitif dalam layanan AI yang tidak memiliki persetujuan serta pengamanan yang jelas.
• Sunting keluaran AI agar memiliki suara guru, sesuai tingkat kemampuan kelas, dan mendorong aktivitas belajar aktif.

Transparansi juga perlu menjadi bagian dari integritas akademik. Jika guru mengizinkan AI untuk tahap tertentu dalam tugas, siswa sebaiknya diberi arahan yang spesifik: bagian mana yang boleh dibantu, apa yang harus dikerjakan sendiri, serta bagaimana penggunaan AI perlu dijelaskan. Pendekatan ini lebih mendidik daripada sekadar mengasumsikan setiap penggunaan AI sebagai kecurangan atau, sebaliknya, membiarkan penggunaan tanpa aturan.

Penting pula untuk menjaga hak dan agensi guru, sebagaimana ditekankan UNESCO. Guru tidak boleh diposisikan hanya sebagai pengawas yang menanggung risiko dari sistem yang dipilih orang lain. Mereka perlu dilibatkan dalam pemilihan praktik, pengembangan aturan, dan evaluasi dampak AI. Ketika suara guru hadir dalam tata kelola, sekolah lebih berpeluang membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan belajar nyata.

Mengembalikan waktu guru pada pedagogi dan hubungan dengan siswa

OECD menilai AI berpotensi membebaskan guru dari tugas rutin. Otomatisasi pekerjaan administratif dan penilaian dasar dapat memberi ruang yang lebih besar bagi guru untuk fokus pada pedagogi. Potensi tersebut penting, terutama ketika banyak guru menghadapi tuntutan persiapan, dokumentasi, komunikasi, dan penyesuaian materi yang terus bertambah.

Namun, waktu yang dihemat tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menambah beban administratif baru. Nilai utama AI dalam sekolah seharusnya terlihat ketika guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk merancang pembelajaran, memberi umpan balik yang bermakna, berdialog dengan siswa, bekerja sama dengan orang tua, dan memperhatikan siswa yang membutuhkan dukungan tambahan.

Ukuran keberhasilan yang lebih sehat

Sekolah dapat mengevaluasi penggunaan AI bukan dari banyaknya akun, aplikasi, atau dokumen yang dibuat. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: apakah guru lebih memiliki waktu untuk mengajar dengan baik? Apakah siswa lebih terlibat dan lebih mampu berpikir kritis? Apakah kesenjangan akses dapat dikurangi? Apakah keputusan penilaian tetap dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan?

OECD melihat AI berpotensi mendukung pembelajaran personal, inklusi, dan efisiensi administrasi, tetapi juga membawa tantangan serta ketidakpastian bagi profesi guru. Karena itu, sekolah perlu menguji manfaat secara hati-hati, bukan menjanjikan transformasi instan. Penggunaan yang kecil tetapi terarah, dievaluasi, dan diperbaiki dapat lebih bermanfaat dibanding penerapan luas yang tidak didukung aturan maupun pelatihan.

Bagi orang tua, penguatan guru juga berarti adanya kejelasan komunikasi. Orang tua perlu memahami bahwa sekolah sedang mengajarkan kecakapan digital secara bertanggung jawab, bukan sekadar membolehkan anak memakai AI untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Keterlibatan keluarga dapat membantu membangun kebiasaan yang sama di rumah: memeriksa informasi, menjaga privasi, dan menggunakan teknologi untuk belajar, bukan untuk menghindari proses belajar.

Setelah SKB Tujuh Menteri, arah pendidikan Indonesia bukan sekadar memperbanyak pemakaian AI, melainkan memperkuat manusia yang mengelolanya. Coding, AI sebagai mata pelajaran pilihan, dan distribusi IFP dapat menjadi peluang penting bila disertai kepemimpinan sekolah, pelatihan guru, dan aturan yang melindungi siswa. Kerangka UNESCO serta temuan OECD sama-sama mengarah pada satu kebutuhan: guru harus menjadi pengarah, pemeriksa, dan pengambil keputusan dalam penggunaan AI.

Pendekatan bertahap adalah pilihan yang paling masuk akal. Mulailah dari tujuan belajar yang jelas, gunakan AI untuk membantu pekerjaan yang tepat, lakukan validasi, jaga data, dan jangan menyerahkan keputusan sensitif kepada mesin. Dengan demikian, AI dapat membantu pendidikan menjadi lebih inklusif dan efisien, sementara peran utama guru,mendidik, membimbing, dan membangun hubungan belajar dengan siswa,tetap semakin kuat.