You are here
Home > Politik >

Isu Penundaan Pemilu Harus Disudahi, Pengamat: Ada Agenda yang Lebih Mendesak

Isu Penundaan Pemilu Harus Disudahi Pengamat Ada Agenda yang Lebih Mendesak
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Tidak terasa tahun 2022 sudah memasuki bulan ke tiga. Isu penundaan pemilu mulai merangkak naik dengan berbagai alasan. Bahkan para elite politik terkesan memiliki agenda tersendiri terhadap pemilu 2024.

Beberapa pengamat dan akademisi di Indonesia berpendapat jika seharusnya elite politik menyudahi agenda penundaan pemilu. Sebab isu tersebut tidak jauh lebih urgen saat ini ketimbang dengan problematika sosial dan ekonomi. Salah satunya harga beberapa makanan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai.

Masyarakat Tidak Setuju Pemilu Ditunda

Salah satu akademisi yang mengatakan hal tersebut adalah Dr. Slamet Riyadi Cante. Dirinya menganggap jika diskursus tentang penundaan pemilu yang digagas oleh beberapa pimpinan partai sebaiknya di akhirnya. Sebab masih banyak agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Hasil Lembaga survei Indonesia (LSI), sebanyak 70% masyarakat justru menolak pemula ditunda. Selain itu, ada 60% pemilih Joko Widodo juga tidak menghendaki pemilu ditunda. Bahkan juga mayoritas pendukung partai politik penggagas.

Artinya, isu ini hadir bukan dari masyarakat atau keinginan publik. Sebab dari survei itu jelas jika masyarakat tidak menghendaki jika pemilu 2024 ditunda. Maka dari itu, sudahi pembahasan agenda tersebut dan saatnya fokus untuk menyelesaikan program-program yang belum selesai.

Beberapa akademisi menganggap jika para elite parpol tidak begitu memiliki kepekaan sosial. Sebab pada situasi dan kondisi semacam ini, harusnya mereka berpikir tentang kepentingan masyarakat bukan malah melakukan manuver-manuver politik yang bisa merugikan rakyat.

Tidak hanya dari pendukung Joko Widodo dan masyarakat umum, simpatisan Ganjar Puan juga menolak penundaan pemilu 2024. Artinya, isu ini harusnya sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang. Sebab tidak ada gunanya juga dibahas pada akhir-akhir periode ini.

Ketua MPR Menolak

Setelah dikaji dan diusulkan, ternyata secara gamblang ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menolak hal tersebut. Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan urgensinya masih belum ada. Toh jika hal itu disebabkan Covid-19, kemungkinan besar tahun 2024 Covid-19 sudah bisa dikendalikan.

Bahkan anggota DPR ada yang mengatakan jika belum ada alasan yang logis untuk penundaan Pemilu 2024. Artinya, jika periode ini sudah selesai, maka harus segera diganti sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Jangan sampai isu penundaan pemilu ini terus langgeng dan akhirnya alasannya dibuat-buat. Padahal, di balik hal tersebut ada agenda-agenda terselubung elite parpol untuk melakukan manuver politik.

Beberapa tokoh pun juga angkat bicara soal urgensi dari penundaan Pemilu ini. Hampir semuanya tidak setuju dan bahkan ada yang mengatakan jika hal tersebut termasuk salah satu pelanggaran Konstitusi di Indonesia. Maka dari itu, seharusnya memang tidak terjadi dengan alasan-alasan yang kuat kuat. 

Leave a Reply

Top