Pojokjakarta.com – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pertimbangan berbagai data menyatakan jika kekayaan pejabat naik saat pandemi. Bahkan dengan persentase 70,3%. Hal tersebut tentu menuai kritik besar-besaran dari masyarakat.
Sebab, hal tersebut terlihat seperti ironi. Dimana rakyat saat ini masih banyak yang kesulitan ekonomi, sedangkan kekayaan pejabat malah meroket. Data ini benar-benar dianalisis pada waktu Pandemi Covid-19. Artinya, kekayaan sebelumnya tidak dihitung. Data ini menjadi sebuah tanda tanya besar di benak masyarakat.
Saat ini, data penduduk miskin di Indonesia naik 1,12 juta orang. Artinya, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pejabat pemerintah Indonesia. Bahkan sempat viral jika harta kekayaan Presiden Joko Widodo juga naik.
Harta Pejabat Pusat dan Daerah Naik
Data tersebut diungkap oleh KPK tidak berfokus pada pemerintah di pusat saja. Namun, pemerintah daerah juga mengalami kenaikan kekayaan di masa Pandemi. Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Malah 30% dari pejabat tersebut mengalami kenaikan kekayaan hingga 1 milyar. Bisa dikatakan kenaikan yang sangat pesat. Namun yang perlu dipahami oleh masyarakat, kenaikan tersebut kebanyakan natural. Artinya memang ada banyak pejabat yang memiliki bisnis dan kekayaan mereka hasilkan dari bisnis tersebut.
Sehingga, masyarakat tidak boleh secara tergesa-gesa mendukung 70% lebih pemerintah melakukan korupsi. Sebab para pejabat ini juga memiliki bisnis masing-masing di luar kesibukan mereka menjalankan roda pemerintahan. Dengan berbagai faktor dan analisis, beberapa pengamat mengatakan jika kenaikan ini wajar terjadi.
Salah hal yang perlu dipahami oleh masyarakat, ada juga pejabat yang harga kekayaannya turun. Dimana, ada 22,9% harta pejabat di Indonesia mengalami penurunan di masa Pandemi ini. Hal tersebut juga dinilai wajar karena setiap pejabat memiliki sumber kekayaan masing-masing.
Masyarakat Menuding Banyak yang Korupsi
Di berbagai platform media sosial, banyak masyarakat yang menyatakan jika pertumbuhan kekayaan signifikan dari para pejabat adalah hasil dari korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh mereka-mereka yang kecewa dengan berbagai keputusan pemerintah akhir-akhir ini.
Beberapa juga menyorot secara langsung nama menteri ataupun pejabat tertentu. Selain itu, mereka juga menghubungkan dengan berbagai kejadian-kejadian ganjal yang ada akhir-akhir ini.
Tentu saja, kesimpulan tersebut adalah analisa sembarangan. Warganet harus menyikapi komentar-komentar seperti itu dengan bijak. Sehingga tidak terjadi hoax yang menyebar dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.
Salah satu kekayaan pejabat naik saat pandemi adalah Yaqut Cholil Qoumas yang meroket hingga 1000%. Data tersebut bahkan dikalkulasikan setelah ia menjabat sebagai menteri agama.
Hal tersebut tentu menjadi buah perbincangan masyarakat. Beberapa menghubungkan dengan kasus penundaan haji 2021. Peningkatan kekayaan yang dimiliki para pejabat akan selalu dimonitor oleh KPK dan lembaga berwajib. Hal tersebut dilakukan demi untuk menyelidiki adanya pejabat yang berpotensi melakukan korupsi.
