You are here

Brutal, Junta Militer Myanmar Diberondong Sanksi Internasional

Junta Militer Myanmar
Bagikan Artikel Ini

Junta militer Myanmar tampaknya belum akan berakhir dan entah sampai kapan. Warga sipil adalah yang paling terdampak dari mimpi buruk berkepanjangan ini. Demokrasi yang diumbar akan menjadi solusi terbaik di negara itu tampaknya tidak akan terwujud. Pemerintahan secara militer ini jelas sudah menimbulkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa.

Sejak 1 Februari 2021, kudeta terjadi dan berhasil menyandera pemimpin terpilih yaitu Perdana Menteri dan State Councilor. Setelahnya, junta militer diterapkan serta menimbulkan protes dimana-dimana. Sedikitnya, 600 orang sudah terbunuh sejak demonstrasi pertama hingga sekarang.

Penyebab Utama Kudeta di Myanmar

Penggulingan kekuasaan yang sah di negara ini terjadi tepatnya ketika para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan diambil sumpah jabatannya. Namun, pihak militer menilai ada kecurangan dalam hasil pemilu. Kemudian juga, masih berdasarkan penilaian dari militer, pemerintah telah gagal menanggulangi wabah virus corona dan memilih untuk menunda pemulihan.

Aung San Suu Kyi yang kembali terpilih sebagai pemimpin Myanmar ditahan dan didera sejumlah dakwaan. Mulai dari kecurangan dalam pemilu, kepemilikan walkie talkie, pembiaran virus covid 19, dan juga beberapa tuduhan lain. Dalam kudeta ini, militer mendukung upaya oposisi untuk melakukan pemilu ulang. Tetapi, komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti kecurangan.

Akibatnya, sekarang ini Myanmar kembali jatuh ke tangan militer dan Aung San Suu Kyi ditahan di tempat yang belum diketahui. Pemerintahan kini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang sudah lama memiliki pengaruh di negara ini. Antara lain adalah pengaruh politik, secara terorganisir mengomando kekuatan Tatmadaw, bahkan saat demokrasi sudah dijalankan.

Walaupun Min Aung Hlaing sudah dijatuhi sanksi internasional karena keterlibatannya dalam penyerangan etnis minoritas, ia tetap tak bergeming. Bahkan menurutnya, militer justru berada di pihak rakyat yang membutuhkan demokrasi yang sebenarnya dan disiplin. Namun semuanya tampak jauh panggang dari api, yang ada justru gelombang protes dan pemberontakan dimana-mana.

Belum lagi penangkapan dan pembunuhan yang terus terjadi pada mereka yang menentang pemerintahan junta. Seluruh lapisan masyarakat menolak kembali rezim militer mulai dari biksu, guru, pengacara, pelajar, pegawai bank, dan juga pekerja di instansi pemerintah. Mereka terus menuntut dikembalikannya civil government yang memang belum lama dinikmati.

Reaksi Militer terhadap Aksi Protes Masyarakat

Jenderal Min Aung Hlang menyebut justru gelombang demonstrasi yang dilancarkan massa memicu kerusuhan dan kerusakan. Sebutan pembangkangan sipil ia sematkan kepada aksi ini. Menurutnya, perekonomian jadi terhenti akibat gerakan ini dan kegiatan di sekolah, rumah sakit, perkantoran, jalan-jalan, dan pabrik jadi terganggu.

Militer terus menerapkan sistem yang keras terhadap warga yang melakukan aksi protes. Korban yang berjatuhan dari masyarakat sipil terus bertambah. Dilansir dari www.bbc.com, tidak jarang militer melancarkan serangan acak kepada warga selama aksi protes. Akibatnya ribuan terbunuh tak terkecuali anak-anak. Salah satunya adalah Khin Myo Chit yang baru berumur 6 tahun.

Gadis kecil ini terbunuh ketika berlari ke arah ayahnya pada saat demonstrasi pecah di sekitar rumahnya. Menurut kakak Khin Myo Chit, militer menerobos masuk ke dalam rumah dan menginterogasi tentang keberadaan orang-orang di dalam rumah. Karena tak puas dengan jawaban yang diberikan, maka mereka mulai menggeledah rumah.

Pada saat penggeledahan inilah gadis kecil berumur 6 tahun ini berlari menuju ayahnya dan ditembak, kata May Thu Sumaya, kakaknya. Kemudian, pada aksi protes di Bago yang baru saja terjadi, sedikitnya 80 orang terbunuh menurut para aktivis. Media lokal mengatakan militer menggunakan senjata berat dan menembak secara acak pada apa saja yang bergerak.

Tampaknya, kecaman yang datang dari seluruh dunia atas kekerasan dan pembantaian oleh junta militer Myanmar tak dihiraukan. Gelombang aksi yang terjadi hampir di seluruh negara yang dulunya dinamai Burma itu terus berujung pada kematian, pembantaian, dan pembunuhan kepada siapa saja yang menentang pemerintahan baru.

Sanksi Internasional untuk Myanmar

Rezim militer terus dihujani dengan international sanction akibat kekerasan yang dilancarkan terhadap warga sipil. Pun juga akibat kudeta itu sendiri. Tetapi, walaupun kecaman dan sanksi terus digelontorkan, rezim seolah tak bergeming. Disisi lain, sejumlah negara di Asia Tenggara memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini.

Apa saja sanksi internasional yang sekarang ini mendera Myanmar? Ini dia daftarnya:

1. Sanksi Perdagangan dari Amerika Serikat

Buntut dari tewasnya lebih dari 100 warga setiap harinya sejak kudeta meletus di Myanmar, Amerika menjatuhkan trade sanction pada negara ini. Yaitu dengan penangguhan kepada semua perjanjian dagang dengan Myanmar sampai pemerintahan yang demokratis kembali terjadi di sana. Junta militer Myanmar benar-benar membuat US berang.

AS memiliki kerjasama di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong Myanmar bisa menghadapi tantangan ekonomi global. Namun akibat kekerasan brutal yang menurut Presiden Joe Biden adalah mengerikan, perjanjian ini harus ditangguhkan. Selain itu, Amerika juga menyatakan bahwa negaranya bersama rakyat Burma untuk berupaya memulihkan pemerintahan.

2. 10 Jenderal Myanmar Terkena Sanksi dari Uni Eropa

Petinggi-petinggi tak terkecuali Jenderal Min Aung Hlaing dijatuhi sanction. Tak tanggung-tanggung, 10 pemimpin tertinggi di Tatmadaw dikenai pembekuan aset serta blacklist visa. Ini merupakan hukuman yang pertama dari Uni Eropa terhadap negara itu atas aksi kudeta. Kemudian, kepala komisi pemilihan juga termasuk dalam daftar orang yang didera sanksi.

3. Anak-Anak Jenderal juga Tak Luput

Lagi-lagi dari Amerika Serikat yang mendera putra-putri Min Aung Hlaing. Dua anak sang Jenderal masuk daftar hitam AS. Belum lagi sanksi terhadap perusahaan yang diawaki oleh mereka. Aung Pyang Sone serta Khin Thiri Thet Mon memimpin beberapa perusahaan besar di Myanmar. Salah satunya adalah A&M Mahar yang bergerak di bidang farmasi.

4. AS Terus Bombardir Hukuman

Pimpinan junta terus mendapat sanksi dari Amerika antara lain kepada Maung Maung Kyaw dan Letjen Moe Myint Tun. Selain itu, Kemenkeu AS bekerja sama dengan Britain juga menjatuhkan hukuman pada konglomerat militer yang memiliki kontrol dan akses terhadap sektor-sektor penting seperti pertambangan sampai pariwisata.

Junta militer Myanmar masih terus berlangsung dan tampaknya negara ini akan kembali ke masa lalu. Sejarah negara Burma memang tidak pernah bisa dilepaskan dari cerita kelam pemerintahan militer yang sudah membelenggu masyarakatnya sejak tahun 60an. Semoga saja keadaan segera membaik dan solusi cepat ditemukan.

Sumber:

https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070

https://www.bbc.com/news/world-asia-56703416#:~:text=More%20than%2080%20people%20have,city%20of%20Bago%2C%20activists%20say.

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26/myanmar-coup-320-protesters-killed

https://www.bbc.com/news/world-asia-56600292

 

lilik sumarsih
Petualang,photographer dan penulis artikel tentang traveling dan alam liar

Leave a Reply

Top