You are here
Home > Berita Nasional >

Pelaporan KLB Deliserdang Masih Dipikir-Pikir Oleh Bareskrim

Pelaporan KLB Deliserdang
Bagikan Artikel Ini

Ketua Gerakan Pemuda Islam Jakarta (GPI), melaporkan KLB Deliserdang. Rahmat Imran, selaku pelapor, melaporkan jika KLB tersebut melanggar UU Protokol Kesehatan. Dirinya membuat laporan ke Bareskrim, pada 8 Maret 2021. Hingga saat ini, pelaporan KLB Deliserdang masih dikaji oleh Bareskrim.

Meminta Agar Bareskrim Bisa Bertindak Adil

Rahmat selaku Ketua GPI Jakarta, meminta agar Bareskrim Polri bisa segera mengusut masalah ini. Dirinya meminta agar Polisi bisa mengadili, dan menangkap seluruh panitia KLB. Seluruh penyelenggara KLB dinilai bersalah, karena berkerumun dan itu jelas melanggar protokol kesehatan.

Rahmat melaporkan dengan bukti video, dan beberapa dokumen untuk menguatkan bukti. Dirinya membawa bukti video, mengenai jalannya acara KLB Deliserdang. Selain video acara KLB, dirinya juga membawa bukti lain, berupa beberapa cuplikan dari media online. Bukti tersebut rencananya akan diserahkan kepada penyidik.

Sementara kemarin, Rahmat hanya membuat laporan KLB Deliserdang secara resmi. Rahmat membeberkan, jika akan ada 2 nama yang dilaporkan khusus. 2 nama tersebut adalah Damrizal dan Jhonny Allen. Kedua nama tersebut, dianggap Rahmat yang paling bersalah dan bertanggung jawab.

Kedua orang tersebut dianggap tidak memperdulikan Covid, dan tetap menyelenggarakan KLB di Deliserdang. Itulah yang membuat Rahmat Imran geram, dan akhirnya melaporkan masalah ini ke Bareskrim.

Tidak Ada Hubungannya dengan Partai Demokrat

Ketua GPI Jakarta, menjelaskan jika pelaporan kasus ini tidak ada hubungannya dengan Demokrat. Rahmat menyatakan, jika dirinya tidak memihak siapapun, baik itu Moeldoko ataupun AHY. Dirinya melakukan pelaporan ini, karena murni ingin menggalakkan protokol kesehatan. Kemarin GPI Jakarta, sempat melaporkan Bapak Jokowi, terkait kasus yang sama.

GPI Jakarta menilai kerumunan yang disebabkan oleh Jokowi, dianggap melanggar prokes. Jadi GPI Jakarta tidak pandang bulu, dan akan melaporkan siapapun yang melanggar UU Prokes. Rahmat dan GPI Jakarta melakukan hal ini, untuk membantu pemerintah untuk menangani Covid.

Masih Dikaji dan Dipikir-Pikir Oleh Bareskrim

Bareskrim menyatakan telah menerima laporan yang diberikan, yang kini sedang dikaji dan dipelajari. Petugas SPKT telah menerima bukti-bukti, yang diserahkan oleh Rahmat Imran. Namun Rahmat mengatakan, jika kepolisian belum membuatkan nomor laporan, atas kasus yang diberikan.

Alasan mengapa kepolisian belum membuat nomor polisi, ialah karena harus berdiskusi dengan petinggi Bareskrim. Nantinya para petugas akan berdiskusi dengan petinggi Bareskrim, mengenai diterima atau tidaknya laporan tersebut. Pihak GPI Jakarta akan dipanggil lagi, ketika Bareskrim sudah menerima laporan tersebut.

Laporan akan diterima, jika memang ditemukan unsur-unsur pelanggaran. Namun Rahmat mengatakan, dirinya tidak diberi kepastian oleh Bareskrim. Dirinya tidak tahu, mengenai batas waktu, yang dibutuhkan kepolisian dalam mengkaji laporannya. Bareskrim hanya mengatakan, jika laporan sudah sesuai, maka Rahmat akan dihubungi kembali.

Berharap Agar Polisi Tidak Tebang Pilih

Rahmat Imran melakukan pelaporan KLB Deliserdang, dengan harapan agar UU protokol kesehatan bisa ditegakkan. Dirinya berharap agar Polisi bisa menindak siapapun yang melanggar protokol kesehatan, tanpa adanya tebang pilih. Negara Indonesia telah kehilangan banyak anggaran untuk membasmi Covid, namun beberapa elit negara malah tidak bisa menjaga.

Rahmat juga menyatakan jika seluruh elit tersebut, harus ditindak tegas seperti pelanggar pada umumnya. Tidak boleh ada pelanggar protokol kesehatan, yang dibiarkan dan didiamkan begitu saja. Ketua GPI Jakarta, berharap agar laporannya dapat diterima, dan masalah ini segera diproses sebagaimana peraturannya.

Hingga saat ini Bareskrim belum memberikan pernyataan apapun, terkait laporan yang dibuat oleh Gerakan Pemuda Islam Jakarta (GPI). Pelaporan KLB Deliserdang, masih menunggu kajian yang dilakukan oleh Bareskrim. Pihak penyelenggara KLB, juga belum memberikan pembelaan dan klarifikasi.

 

lilik sumarsih
Petualang,photographer dan penulis artikel tentang traveling dan alam liar

Leave a Reply

Top