Berita hangat terkini, mengenai kudeta Myanmar terjadi cukup menyita banyak perhatian pemimpin negara-negara di ASEAN. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sikap kemaruk. Dengan demikian hal tersebut membuat perpolitikan di Myanmar sedang memanas. Kudeta yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 tersebut menimbulkan banyak spekulasi.
Secara resmi, militer di Myanmar kembali menguasai negara yang beribu kota Naypyidaw ini. Militer Myanmar menguasai perpolitikan negara ini dengan memberlakukan tahanan rumah pada sejumlah pejabat di Myanmar , termasuk presiden Myanmar Wyn Myint dan penasihatnya Aung San Suu Kyi. Dengan demikian perpolitikan di Myanmar sedang panas saat ini.
Kronologi Kudeta di Myanmar
Berawal dengan partai Suu Kyi menguasai 396 kursi dari 476 kursi. Padahal militer Myanmar memiliki hak untuk menduduki kursi tersebut sebesar 25%. Dengan demikian pihak militer Myanmar menuduh telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh partai Suu Kyi. Sayangnya tuduhan yang dilayangkan oleh militer Myanmar tidak disertai dengan bukti yang kuat.
Tuduhan yang dilayangkan oleh pihak militer Myanmar ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum negara ini. Pasalnya tudingan tersebut tidak disertai dengan bukti yang kuat. Pihak militer menjadi semakin terang dan menimbulkan pertengkaran . Sehingga Mayjen Zaw Min Tun angkat bicara dan mengungkapkan militer akan mengikuti prosedur hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Ungkapan mayjen Zaw Min Tun diperkuat dengan pidato petinggi militer Jendral Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer. Sang Jendral menegaskan bahwa konstitusi bisa dicabut apabila Undang-Undang tidak ditaati dan ditegakan dengan benar. Pidatonya tersebut diungkapkannya pada hari rabu. Pidatonya tersebut semakin meresahkan, terlebih adanya kendaraan berlapis baja di kota besar
Meskipun telah terjadi fenomena tersebut pada hari-hari sebelum terjadinya kudeta, namun pihak militer membantah akan melakukan ancaman kudeta pada pemerintah yang sedang berkuasa di Myanmar pada saat itu. Bantahan tersebut diungkapkan Militer pada hari Minggu atau tepat sehari sebelum kudeta terjadi.
Beberapa Alasan Kudeta di Myanmar
Berbagai spekulasi muncul terkait kudeta tersebut. Aktivis demokrasi Myanmar berspekulasi bahwa alasan dilakukan kudeta tersebut karena Jendral Min Aung Hlaing ingin menguasai pemerintahan dan tetap menguasai perpolitikan. Terlebih sang Jenderal akan pensiun dari ketenteraan pada bulan Juli 2021 mendatang.
Spekulasi lainnya diungkapkan oleh Khin Ohmar, beliau adalah seorang aktivis demokrasi dan HAM. Khin ohmar mengungkapkan alasan dilakukan kudeta atas dasar spekulasinya menilai Jendral Min Aung Hliang akan berakhir terkait pengaruhnya di pemerintahan. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan kekalahan militer pada November 2020 lalu.
Ungkapan Khin Ohmar pun diperkuat oleh Charles Santiago, beliau adalah ketua APHR. Santiago mengungkapkan bahwa kudeta tersebut resmi secara hukum adalah keliru. Pihak militer yang mengungkapkan karena adanya kecurangan pada Pemilu, hanya sebuah narasi yang diungkapkan pada rakyat. Terlebih setelah melakukan kudeta, jendral Min Aung Hlaing menetapkan status darurat.
Dengan ditetapkan status darurat selama setahun oleh Jendral Min Aung Hlaing dan tampuk pemerintahan tertinggi berada di bawah kekuasaannya, semakin memperkuat alasan dilakukan kudeta tersebut. Mata dunia kini bisa menilai bahwa sang Jendral ingin tetap berkuasa di pemerintahan dan tidak ingin pengaruhnya berakhir.
Sebagaimana dilansir oleh jpnn.com terdapat kurang lebih 30 orang pejabat yang berstatus sebagai tahanan rumah oleh militer Myanmar. Dengan demikian, banyak pihak yang menilai kudeta Myanmar ini merupakan taktik politik yang licik dan kemaruk. Terlebih alasan militer melakukan kudeta karena dilandaskan bukti yang kuat.
