Pasca Ribka Tjiptaning tolak vaksin COVID-19, akhirnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) memberikan klarifikasi. Dalam klasifikasi tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP mengatakan bahwa seluruh kader PDIP mendukung rencana pemerintah dalam memberikan vaksin.
Pernyataan Hasto tersebut sekaligus meluruskan pernyataan dr Ribka Tjiptaning, bahwa sempat diberitakan sebelumnya bahwa Ribka terang-terangan menolak vaksinasi. Hasto memberikan pernyataan bahwa PDIP selalu mendukung program-program dari pemerintah.
Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 maka PDIP selalu berada dibelakang untuk mendukungnya.
“Tentu saja tidak ada penolakan, PDIP selalu mendukung seluruh program dari pemerintah. Terlebih kebijakan pemerintah dalam melakukan proses vaksinasi sendiri adalah sebagai langkah untuk mencegah penularannya di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi upaya bagi pemerintah guna mengedepankan keselamatan bagi masyarakat,”ujar Hasto.
Dalam keterangannya, Hasto juga menambahkan bahwa, proses vaksinasi merupakan salah satu skala kepentingan yang tinggi.
Bukan Penolakan, Tetapi Ajang Kritik
Terkait dengan salah satu anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning yang dalam keterangannya dia mengatakan dengan tegas menolak vaksin dan memilih untuk membayar denda. Hasto menanggapi hal tersebut justru meluruskan maksud dan tujuan dari Ribka Tjiptaning.
Hasto meminta agar masyarakat tidak menerima segala sesuatu yang hanya setengah nya saja. Dia beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Ribak sebagai protes terhadap pemerintah untuk tidak melakukan manifest politik dalam pemberian vaksin.
Hasto menambahkan bahwa Ribka meminta agar proses vaksinasi tidak dijadikan ajang komersil. Dalam realisasinya, pemerintah tidak boleh melakukan bisnis terhadap rakyat, dan meminta agar segala sesuatunya benar-benar dikerjakan sebagaimana mestinya.
Hasto juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ribka sebagai ajang kritik kepada pemerintah untuk tidak melakukan pelayanan yang sama dengan PCR. Sebelumnya Ribka menjelaskan bahwa hingga saat ini pelayanan COVID-19 masih dianggap kurang sesuai.
Pasalnya masih terdapat beberapa kasus terkait dengan tes PCR. Ribka mengatakan bahwa sebelumnya dalam masalah tes PCR, masih banyak oknum yang melakukan tes dengan melihat ‘kantong’ dari pasien. Jika pasien merupakan orang biasa maka hasil PCR dikatakan keluar dalam kurun waktu yang lama. Hasil dari tes PCR biasa keluar dalam waktu 3-10 hari.
Vaksinasi Harus Sesuai Target
Tentu saja hal tersebut membuat Ribka geram. Dirinya menegaskan bahwa tidak ingin adanya kasus yang serupa terjadi saat proses vaksinasi. Ribka Tjiptaning juga menambahkan bahwa saat ini ada beberapa jenis vaksin yang tersedia dengan harga yang berbeda-beda pula. Hal tersebut menjadi tanda tanya bagi Ribka Tjiptaning.
Dengan kondisi tersebut, Ribka juga mengkritik upaya pemerintah yang mewajibkan proses vaksinasi. Ia meminta tidak ada hukuman pidana bagi siapa saja yang enggan untuk melakukan proses vaksinasi. Ia beranggapan bahwa pemaksaan tersebut bisa menjadi salah satu pelanggaran HAM.
PDI Perjuangan melalui Hasto juga menambahkan bahwa sebagai partai pendukung pemerintah, maka tindakan PDIP adalah selalu memberikan dukungan. Dengan menjalankan fungsi politik, PDIP tidak akan bertindak kontra terhadap pemerintah.
Hasto kembali menegaskan bahwa vaksin merupakan sesuatu yang paling penting. Kebijakan vaksin sendiri sebagai langkah agar angka penularan COVID-19 dapat ditekan. Dirinya juga menegaskan bahwa dengan banyaknya pro kontra yang mengiringi proses vaksinasi, Hasto menekankan agar ada langkah masif untuk membenamkan beberapa penyesatan informasi.
Beberapa penyesatan informasi kerap mewarnai hal tersebut, jadi perlu adanya tindakan pencegahan dalam pembenaran informasi yang beredar di masyarakat. Berita terkait Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin sendiri sudah mewarnai banyak lini media massa, namun Hasto menegaskan bahwa tidak ada kader PDIP yang menolak proses vaksinasi.
