Jelang HUT ke-48 PDIP (PDI Perjuangan) tanggal 10 Januari 2021 mendatang akan mengajak masyarakat untuk kembali merefleksikan sistem politik Indonesia di tengah menguatnya politik identitas berbayar tinggi.
Jelang HUT ke-48 PDIP Keluhkan Ongkos Politik
Partai demokrasi Indonesia akan merayakan hari ulang tahunnya nanti pada tanggal 10 Januari 2021 mendatang. Partai yang masih dibawah pimpinan Megawati Soekarnoputri ini nantinya akan mengajak semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa demokrasi mampu mensejahterakan rakyat di tengah penetrasi neoliberalisme ini.
Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sambutan di sebuah acara yang digelar pada tanggal 29/12, mengatakan berterima kasih karena masih diberi kepercayaan oleh rakyat.
Hasto juga mengungkapkan kegundahannya karena biaya politik yang semakin meninggi. Padahal survei terakhir menunjukkan bahwa PDIP akan menjadi pemenang dengan suara 31%.
Perlu anda ketahui bahwa pilkada yang dijalankan tahun ini di Samosir, Sumatera Utara masih memerlukan biaya yang politik yang sangat tinggi. Maksudnya politik uang secara masif mampu mengalahkan Bupati Incumbent yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik.
Penyebab Mengapa Politik Berbiaya Tinggi
Sekretaris PDIP menyebut bahwa tingginya biaya politik dikarenakan liberalisasi politik pasca krisis ekonomi 1997/1998. Sehingga mengakibatkan struktur dan sistem ekonomi berubah secara fundamental.
Demokrasi liberal juga menyebabkan bergesernya demokrasi berdasarkan Pancasila seperti yang diamanatkan Pancasila. Hal tersebut juga berdampak negatif sehingga terjadi kapitalisasi politik, menguatnya primordialisme, sampai konflik Pancasila melawan ideologi.
Hasto juga mensurvei 10 institut yang terpapar paham radikalisme agama. Politik kebencian pun akhirnya muncul di kampus-kampus, serta munculnya kelompok kecil yang memaksa menyeragamkan budaya.
Problem Indonesia saat ini juga disebabkan karena mewarisi oligarki kekuasaan era Soeharto, juga penetrasi ekonomi pasar. Namun nyatanya ada problem politik yang bersifat struktural yang dihadapi partai politik di Indonesia.
PDIP menyatakan rekomendasi di Kongres terakhir tahun 2020 ini. Dimana akan kembalinya sistem proporsional yang tertutup. Peningkatan ambang batas parlemen. Moderasi sistem sampai mewujudkan presidensialisme, pemerintahan lebih efektif, dan masih banyak solusi lainnya.
Hasto juga mengatakan bahwa presiden pertama kita memiliki cita-cita tentang bagaimana Indonesia harus dibangun dalam kesatuan jiwa. All for one, one for all. Semangat itulah yang harus digelorakan dan dikobarkan.
Itulah beberapa cara yang diungkapkan sekretaris Hasto untuk merefleksikan kembali sistem politik Indonesia jelang HUT ke-48 PDIP mendatang.
