Beberapa negara berencana untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh warga negaranya. Tetapi tak begitu halnya dengan Indonesia. Mengapa vaksin covid-19 tidak gratis seluruhnya?
Pemerintah menetapkan untuk memberikan vaksin Covid-19 melewati dua skema yaitu gratis dan berbayar. Ketentuan ini juga memanen kritik dari beragam kalangan masyarakat.
Adapun persentase penduduk yang mesti membayar guna memperoleh vaksin adalah 70% atau kira-kira 75 juta jiwa dari 107 penduduk berumur 18-59 tahun yang ditargetkan pemerintah sebagai penerima vaksin Covid-19.
Ketetapan pemerintah ini dikuatirkan memunculkan reaksi penolakan sehingga tujuan herd immunity yang diharapkan tak akan berhasil.
Alasan Vaksin Covid-19 Tidak Seluruhnya Gratis
Merespon hal ini, juru bicara program vaksinasi sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia tak akan cukup untuk menanggung biaya program vaksinasi massal Covid-19 bagi seluruh warga negara Indonesia.
Lantaran pemerintah sekarang telah mengeluarkan anggaran yang lumayan besar dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
Kita pun memerhatikan kondisi fiskal negara kita. Sehingga disamping vaksinasi nasional yang mesti kita kerjakan, di tahun 2021 tentunya layanan bagi orang-orang yang sakit, yang harus dirawat dan harus diisoliasi karena Covid-19 ini tidak dapat dihentikan sebab kita fokus semuanya buat vaksinasi.
Ia menerangkan, pemerintah juga telah mengeluarkan beragam stimulus untuk memulihkan perekonomian yang merosot. Terlebih, pendapatan negara sudah menurun drastis lantaran adanya relaksasi pajak.
Indonesia Butuh Banyak Sekali Vaksin
Siti menyatakan, jumlah masyarakat yang membutuhkan vaksin Covid-19 pun amat besar, jauh lebih besar ketimbang jumlah peserta berbagai program vaksinasi atau imunisasi massal yang sempat diadakan oleh pemerintah sebelumnya.
Namun kita mesti melihat jika negara lain, misalnya Singapura dan Malaysia, jumlahn pendudukya lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Bila kita jumlah penduduknya sama dengan Singapura atau Malaysia bisa jadi kita bisa gratis. Alhasil kita mesti memperhatikan perbandingan bukan cuma negaranya saja, tetapi juga melihat jumlah penduduknya yang mesti divaksinasi.
Ia menegaskan kalau rencana vaksinasi Covid-19 secara mandiri terutama akan ditujukan kepada perusahaan – perusahaan untuk dapat memvaksin semua pekerjanya. Sehingga kaum usahawan ini ke depannya bisa kembali mengoperasikan usaha mereka.
Hal itu dapat menjalankan kembali usahanya. Pabrik dapat berproduksi lagi seperti keadaan sebelumnya. Itulah yang diharapkan agar kita makin meggiatkan roda ekonomi, adanya penyerapan tenaga kerja, adanya perputaran ekonomi dan lain sebagainya.
Siti mengungkapkan kalau untuk tahap awal pemerintah menyasar sejumlah 35 juta orang yang dapat memperoleh program vaksinasi covid-19 secara gratis. Namun, tak menutup kemungkinan kalau cakupan ini akan meningkat lagi.
Akan tetapi angka ini akan amat meningkat karena pasti kemungkinan akan terjadi pengembangan. Itu cuma prediksi awal saja sebab memang belum menentukan secara resmi berapa proporsi dan jumlahnya sebab jumlah cakupannya yang akan dilakukan vaksinasi juga masih terus bertambah.
